kocomripat

Kecil jadi Besar, Jauh jadi Dekat, Jauh-Dekat 3000..

Ada yang Salah dengan…


Ada yang ingin melanjutkan kalimat tersebut? Anda bisa mengisinya dengan kata “supremasi hukum”, “SKB 3 Menteri”, “aparat penegak hukum”, atau bahkan “pemerintah”. Bukan, tentu saja itu bukan pilihan mati, karena saya tidak ingin membatasi wacana Anda dengan cara memberikan pilihan ganda seperti soal-soal ujian di tingkat sekolah, saya tidak ingin mengkerdilkan persepsi tiap individu. Sudah cukup saya menuai hasil indoktrinasi pendidikan selama setengah perjalanan hidup saya.

7 Februari 2011.. layar televisi menyiarkan berita yang sama, seolah repetisi yang tiba-tiba menjadi trendi. Kerusuhan atas nama agama kembali terjadi. Ya, sudah bukan barang baru lagi, apalagi kasus ini terkait dengan keberadaan jemaah Ahmadiyah. Kasus yang tak pernah selesai, atau memang tak pernah berusaha diselesaikan?

Sejumlah 3 orang tewas dan 5 lainnya luka parah akibat insiden ini. Rumah dan mobil ikut menjadi korban amukan massa yang tidak berkenan dengan kedatangan jemaah Ahmadiyah di daerah mereka. Sedih, kesal, malu, resah, dan marah, itu yang muncul dalam benak saya ketika menyaksikan berita tersebut. Menurut berita yang dilansir, korban tewas karena terkena pukulan serta bacokan. Entah, tapi kata terakhir itu membuat ingatan saya berlari jauh pada insiden Sampit bertahun-tahun yang lalu. Atau lebih ekstrimnya, kejadian G30S-PKI. Gimana enggak, kalau masa kecil saya harus dicekoki dengan pemutaran film yang entah versi siapa, setiap tanggal 30 September malam.

Pada siapa kekesalan dan kemarahan ini saya tujukan? Jawabannya sudah jelas, pada massa yang menjadikan kekerasan sebagai jalur dialog instan. Bukan hanya warga setempat, karena saya yakin ada pihak yang menyusupi bahkan mempolitisir insiden ini. Saya tidak akan membahas tentang ajaran Ahmadiyah di sini, karena saya tidak berkapasitas untuk hal itu, ada yang lebih capable untuk mendebatkan tentang ajaran agama daripada saya yang masih dangkal pemahamannya. Lupakan sejenak tentang perdebatan benar atau salah mengenai ajaran mereka, sejenak saja, dan fokuskan pada insiden kekerasan yang kini tengah terjadi.

Pertanyaannya sangat sederhana: “Apakah dibenarkan?” Saya yakin hukum dan agama mana pun tidak akan membenarkan tindakan semacam itu, tindakan yang sudah menciderai hak asasi manusia, kebebasan beragama di negeri ini. Agaknya perlu diingatkan lagi tentang falsafah Pancasila, mungkin saja mereka lupa, atau memang tidak pernah mengerti dan memahami makna di baliknya. Karena hal semacam ini bukan sekali-dua kali terjadi.

Coba untuk mengingat kembali insiden-insiden serupa yang pernah terjadi sebelum ini. Masih ingat tentang perusakan gereja HKBP di Bekasi yang belum lama berlalu? Atau yang baru saja muncul di berita kemarin sore, kericuhan saat sidang penistaan agama di Temanggung, Jawa Tengah. Ini baru beberapa, masih banyak insiden-insiden atas nama agama yang sudah terekam dalam jejak perjalanan negeri yang katanya berfaham demokrasi ini. Negeri yang saya kenal dari pelajaran PMP karena budaya toleransinya yang sangat tinggi.

Dulu sewaktu saya masih kecil, saya sering ikut Mbah Uti dan tetangga-tetangga berkunjung ke rumah tetangga lain yang merayakan natal. Begitu pula sebaliknya, tetangga saya yang nasrani juga berkunjung ke rumah waktu saya merayakan Idul Fitri. Saya juga selalu mengantar makanan (selamatan) menjelang Idul Fitri ke rumah tetangga yang nasrani, dan tetagga saya yang nasrani juga mengantar makanan menjelang natal. Kami merasa tidak ada yang salah dengan hal itu, meski ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa mengucapkan selamat natal pada umat nasrani tidak diperkenankan.

Waktu masih SD saya suka dengan lagu natal yang sering saya lihat di TV (ga tahu judulnya, yg saya ingat lirik “we wish u a merry christmast”), saya menyanyikannya, bahkan sahabat laki-laki saya di kelas minta saya mengajarinya dengan lirik seadanya, dan keluarga di rumah tidak melarang. Ada acara memasak untuk perayaan natal di televisi, melihat itu saya spontan nyeletuk “Halah.. gak ikut ngerayain!” dengan nada sedikit mengejek, lalu Mbah Kung saya menegur, beliau bilang saya gak boleh berkata demikian.

Saya berkunjung, makan kue nastar, mengagumi kilauan lampu dari pohon natal yang indah, menonton kartun-kartun dan film natal. Lalu kenapa? Saya masih menjalankan sholat, saya masih berpuasa ramadhan, saya tidak ikut misa atau kebaktian di gereja, dan yang jelas saya masih beragama islam. Saya tidak melihat ini sebagai perayaan, melainkan sebagai silaturahmi, menjaga kerukunan bertetangga sekaligus beragama, dan tentunya sebagai salah satu bentuk toleransi yang nyata.

Saya masih ingat betul materi-materi toleransi dari buku PMP, bahkan beberapa kalimatnya masih tersimpan dengan baik di gudang memori saya. Deretan soal yang jawabannya mutlak berembel-embel “toleransi”. Saya sangat bangga saat menjawab soal tersebut, meski sering mengimbuhkan beberapa kata diantaranya agar tidak terdengar klise dan monoton, yang pasti selalu ada kata toleransi dalam jawaban tersebut. Masa-masa itu saya rasakan sewaktu duduk di bangku sekolah dasar. Kesannya kata “toleransi” ini begitu sakti, terdengar indah, karena ilustrasi yang saya temukan setiap melihat kata itu adalah tentang kerukunan umat beragama, kerukunan hidup bertetangga, berbagai agama yang berjalan beriringan dan tidak saling mengganggu.

Jawaban-jawaban normatif seperti memberi kesempatan teman untuk beribadah atau tidak memutar musik keras-keras agar tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang dibatasi oleh kepentingan orang lain. Well.. hal-hal semacam itu masih melekat dalam ingatan saya, meski sekolah dasar sudah lama saya tinggalkan. Ya, saya bangga saat menyebut kata itu, dulu dan sekarang. Sekalipun sekarang sedikit resah akan pudarnya esensi makna kata tersebut.

Apakah materi-materi yang saya dapatkan semasa SD itu masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat kita hari ini? Saya masih ingin jawabannya “iya”, meski begitu banyak insiden-insiden yang mencoreng hakikat maknanya.

Berbicara tentang insiden yang baru saja terjadi di Pandeglang, Banten kemarin, ada pihak yang terkesan “menunggangi”. Ada kepentingan politik atau agama tertentu yang berusaha mencari celah. Masih ada saja ajakan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yang berulang kali menyalahkan Ahmadiyah karena menurutnya sudah menyalahi surat sakti SKB 3 menteri, yang masih menanyakan kebenaran aliran yang dianutnya, yang masih menuntut pembubaran Ahmadiyah, dan tak lupa membawa nama organisasi tertentu sebagai alat indoktrinasi untuk mengikuti ajarannya.

Oke, saya sebut saja nama beliau.. Emm.. saya lupa namanya, Marsudi, Martini, atau Martil, ah.. yang jelas beliau adalah ketua PBNU (saya males googling). Maaf, Bapak.. tapi saya agak kesal dengan statement Anda. Bolehkah saya mengutarakan uneg-uneg saya? Tentu boleh, ini negara demokrasi, setiap warga negara boleh menyampaikan opininya, asal masih dalam koridor yang benar. Tenang, Pak.. saya tidak ingin mencemarkan nama baik maupun membunuh karakter Anda. Saya hanya sedikit terganggu dengan pernyataan Anda.

Kekesalan saya bermula pada saat dialog interaktif di “TVsatu” antara beliau, ketua KONTRAS, dan satu lagi saya lupa:mrgreen: Beberapa kali beliau mengajak dengan halus pada jemaah Ahmadiyah untuk meninggalkan ajaran dan keyakinanya serta berpaling pada ajaran yang benar, tak lupa menyebutkan NU sebagai sumbernya. NU siap menerima kehadiran mereka, NU terbuka untuk jalan dialog, bla.. bla.. bla..

Saya tidak menganggap apa yang diutarakan beliau salah sepenuhnya, hanya saja saya merasa sedikit terganggu dengan embel-embel NU di setiap pernyataan beliau, berasa promo iklan aja, Pak.. Rasa-rasanya gimana gitu. Seolah-olah ingin tampil, show off dan menjadi mulia, menjadi salah satu pihak pemecah masalah. Yaaa.. itu sih menurut saya, bukan berarti benar juga. Mungkin saya aja yang terlalu sensi karena masih ada saja yang mengambil celah di tengah insiden seperti ini. Jadi inget sama partai-partai politik yang berlomba menancapkan bendera di posko bencana merapi.

Oke.. beralih ke hal lain, tentang siapa yang salah. Woo.. bukan waktunya saling menyalahkan. Tenang, bukan itu yang saya maksud. Ada perbedaan antara saling menyalahkan dan mencari siapa yang salah. Saya sering melontarkan kalimat “bukan waktunya saling menyalahkan” ketika isu-isu sosial berkembang di masyarakat, karena kita semua sudah tahu penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan daripada menyalahkan lebih baik memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dengan cara masing-masing.

Tapi, untuk hal ini saya benar-benar ingin mencari tahu siapa yang salah, karena menurut saya ini penting sebelum mengambil tindakan ke depannya. Bukankah untuk bisa menyelesaikan masalah kita harus memahami betul duduk perkaranya, apa penyebabnya. Nah kalo kita ga tahu di mana salahnya gimana bisa selesai tuh perkara? Dengan mengetahui kesalahan dan siapa yang bertanggung jawab, ini akan menjadi pengingat kita di masa yang akan datang, agar kesalahan yang sama jangan sampai terulang. Belajarlah dari kesalahan.

Ada yang menyalahkan pemerintah atas kurang tegasnya tindakan yang diambil terkait kasus ini. Ada yang menyalahkan aparat penegak hukum –sebut saja polisi- karena ketidaksiapan dalam mengantisipasi bahkan dalam menyelesaikan insiden yang terjadi di depan mata, apa yang bisa diperbuat dengan personil terbatas dan senjata tak memadai? Mengamati tanpa bisa berbuat banyak meski akhirnya 3 nyawa melayang. Banyak juga yang menyalahkan SKB 3 Menteri, surat sakti yang disinyalir telah menodai HAM, yang mengekang kebebasan beragama di negeri ini.

Saya tidak menjatuhan pada 3 pilihan di atas, meski tidak dapat memungkiri bahwa masing-masing point tersebut memang memiliki andil yang tidak kecil atas terjadinya insiden ini. Tapi saya berpikir ada hal yang lebih fundamental di banding itu semua. Hal yang menjadi dasar pijakan manusia untuk berpikir dan bertindak. Ya, pendidikan..

Pendidikan tidak semata-mata tentang matematika atau fisika, melainkan tentang penanaman nilai-nilai moral dan budi pekerti. Ijinkan saya berkata bahwa masyarakat kita masih belum terdidik. Tidak ada maksud menghina atau menjelekkan, saya hanya menarik kesimpulan dari apa yang saya lihat. Apakah masyarakat yang mudah terprovokasi, yang masih menggunakan kekerasan sebagai jalur dialog instan, yang mengartikan demokrasi sama dengan demonstrasi, yang mengkambinghitamkan toleransi, yang lupa atau mungkin tidak memiliki kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa heterogen, yang tidak mengakui Indonesia memiliki keanekaragaman, yang menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang salah, yang menganggap negeri ini milik agama tertentu, yang berusaha menyamakan faham, ideologi, serta keyakinan.. Apakah masyarakat seperti itu sudah bisa dikatakan masyarakat terdidik? Maaf, tapi jawabannya BELUM.

Masyarakat kita cenderung impulsif, spontan dalam menyikapi sesuatu dan mengambil keputusan tertentu. Mental kita masih jauh dari masyarakat intelek. Gimana bisa menyebut dirinya intelek kalau mahasiswa cuma bisa demo, koar-koar kayak cacing kepanasan, bakar ban, menghambat jalan, merusak fasilitas umum, mengatasnamakan rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas. Pemerintah gagal inilah, gagal itulah. Ketimbang teriak-teriak begitu, mending juga lakukan hal yang berguna, kelarin kuliah, bikin bangga ortu, ikutin kegiatan bermanfaat, harumkan nama bangsa, lakukan sesuatu sebagai bentuk kepedulian sosial, dsb. Demokrasi tidak melulu tentang demonstrasi, bung! Oke, soal ini akan saya bahas lain waktu😉

Masyarakat yang mudah terpecah belah, terprovokasi ajakan merusak, dan mengedepankan emosi. Ini yang menjadi sorotan saya secara pribadi. Kenapa bisa demikian? Apa karena mental-mental kita memang seperti itu? Saya yakin ada cara untuk memperbaikinya, memang butuh proses dan tidak instan. Pendidikan mengambil peranan penting dalam hal ini.

Dari tadi saya berkoar-koar tentang pendidikan, memangnya pendidikan bisa apa? Bagi saya sendiri pendidikan merupakan pondasi, dasar, ia menanamkan pemahaman tentang sesuatu, yang untuk ke depannya dapat menerapkan pemahaman tersebut dalam bentuk yang nyata dalam berkehidupan. Contohlah yang sederhana, tentang Pancasila. Anak SD sampai Mbah Buyut kita mungkin tahu (meski tidak semuanya hapal) tentang sila-sila Pancasila. Tapi apakah mereka benar-benar paham dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan? Jawabannya tentu saja tidak, atau mungkin belum semua. Kenapa belum bisa? Karena semua hal tentang pendidikan di negeri ini masih sebatas wacana, teori, dan belum berusaha diterapkan secara nyata. Kenapa saya bilang belum berusaha diterapkan? Karena saya merasa kurikulum pendidikan yang ada tidak memfasilitasi ke arah itu.

Selama ini instansi pendidikan kita hanya berkutat dengan permasalahan infra struktur dan supra struktur dari kulit luarnya saja. Sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, bangunan, SDM para pendidik, namun semua tidak diimbangi dengan kualitas yang baik, terutama dari segi kurikulum pengajaran. Hal ini semakin diperparah dengan metode pengajaran yang terkesan mendikte, bernada khotbah, dan sarat indoktrinasi. Padahal indoktrinasi ini jelas bertentangan dengan proses pendidikan, karena dalam tindakan indoktrinasi individu diharapkan untuk tidak mempertanyakan hal-hal yang mereka pelajari. Ilmu pengetahuan tentu tidak dapat disamakan dengan prinsip ini karena prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan menuntut evaluasi diri yang kritis.

Praktek indoktrinasi ini sering kita jumpai pada cara mengajar guru yang lebih suka memerintah anak didiknya untuk mencatat, menghapal, lalu mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Tidak ada interaksi yang cukup imbang antara guru dengan murid. Materi pelajaran yang disampaikan hanya berupa teori tanpa aplikasi yang nyata. Padahal pendidikan berperan sangat penting dalam membentuk individu yang utuh. Dan untuk dapat membentuk individu yang utuh, harus ada sinergi antara intelektual, emosional, serta spiritual. Namun sayangnya pendidikan kita masih menganaktirikan 2 point terakhir.

Mata pelajaran yang paling relevan dalam pembentukan karakter anak adalah pendidikan moral atau kita biasa menyebutnya PMP dan sekarang berubah menjadi PKN. Dahulu juga ada pelajaran budi pekerti, tapi sekarang malah dihapus. Saya melihat kalau para pendidik maupun orang tua cenderung lebih mengutamakan prestasi akademik dibandingkan dengan budi pekerti dan nilai-nilai moral. Mereka berorientasi pada penguasaan kognitif dan melupakan pendidikan nilai. Hampir sebagian besar masyarakat kita mengejar kecakapan intelektual tanpa dibarengi dengan kecakapan emosional. Para siswa hanya diharapkan dapat menguasai materi yang keberhasilannya diukur dengan kemampuan anak menjawab soal ujian, terutama dengan pilihan ganda. Karena orientasinya hanyalah semata-mata untuk memperoleh nilai bagus, maka bagaimana mata pelajaran dapat berdampak pada perubahan perilaku tidak pernah diperhatikan. Akhirnya yang terjadi adalah anak-anak pintar tapi miskin nurani. Siswa hanya mengutamakan hasil, bukan pada proses. Hal inilah yang memicu tumbuhnya generasi instan.

Seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa pendidikan bukan semata-mata matematika atau fisika. Bukan hanya nilai akademik yang harus dicapai, karena hal itu tidak bisa menjamin keberhasilan hidup seseorang sepenuhnya. Dan nilai-nilai serta prestasi akademik tidak dapat mencerminkan perilaku “intelek” seseorang.

Ada yang harus diluruskan dengan pendidikan kita, bukan hanya tentang penanaman moral, melainkan juga metode pendidikan (saya tidak menyebut metode pengajaran, karena ada perbedaan antara mengajar dan mendidik). Seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pendidik diharapkan dapat melaksanakan perannya dengan baik, yaitu sebagai pendidik, bukan hanya pengajar. Mendidik siswa menjadi individu yang “utuh” secara intelektual, emosional, dan spiritual. Bukan hanya mengajar dengan indoktrinasi dan berorientasi pada nilai serta prestasi akademik.

Bukan hanya instasi pendidikan yang perlu berbenah, lingkup terkecil yang dalam hal ini keluarga juga perlu menyadari perannya. Garis besarnya, bagaimana caranya membuat anak memahami dan mengamalkan materi tentang nilai moral dan budi pekerti tersebut. Kita tidak bisa membebankan semua hal hanya pada satu pihak, untuk itu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait. Keluarga dan pendidik mengambil peran dasar.. Aparat hukum mengawasi, mengantisipasi, dan menindak pelanggaran.. Pemerintah mendukung sepenuhnya..

Sebuah sinergi dalam suatu harmoni nyanyian negeri.

2 responses to “Ada yang Salah dengan…

  1. lunaticr April 21, 2011 at 5:08 am

    tulisannya bagus. mba suka nulis? sekarang kegiatannya apa? gambar buku pmp nya saya ambil untuk blog saya. :p

    • meliamex April 23, 2011 at 4:35 am

      Haiii.. slm kenal..
      Ah, ini cm coret2an aja, curahan hati..:mrgreen: Iya, aku suka nulis..
      Hehe.. ini gambar aku comot jg dr internet, koq.. tp lupa ga nyantumin sumbernya..

      Lunaticr ini anak mana, ya? koq kayaknya prnh dgr namanya.. hehe..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: